Konflik satwa liar terutama gajah dengan manusia yang marak terjadi di beberapa wilayah Aceh, mendorong Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bertemu para bupati untuk membahas upaya penanganan hal itu. Pertemuan diikuti para Bupati dan instansi teknis, yakni Aceh Besar, Aceh Pidie, Pidie Jaya, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireun, dan Aceh Barat. Wilayah-wilayah tersebut diidentifikasi sering mengalami gangguan gajah liar.

Konflik satwa liar terutama gajah dengan manusia yang marak terjadi di beberapa wilayah Aceh, mendorong Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bertemu para bupati untuk membahas upaya penanganan hal itu. Pertemuan diikuti para Bupati dan instansi teknis, yakni Aceh Besar, Aceh Pidie, Pidie Jaya, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireun, dan Aceh Barat. Wilayah-wilayah tersebut diidentifikasi sering mengalami gangguan gajah liar.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga memandang perlu dibangun Conservation Respone Unit (CRU) untuk menanggulangi konflik satwa liar,terutama di wilayah-wilayah yang selama ini rawan terjadi konflik satwa. “Pembangunan CRU itu sebagai langkah jangka pendek dan jangka panjang. Saya berharap pemerintah kabupaten berperan aktif membangun CRU,”tegas Gubernur Irwandi para pertemuan tersebut di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (28/1).

Langkah tersebut disambut baik oleh para Bupati yang ingin membangun CRU di wilayahnya.

“Kami perlu pusat konservasi atau CRU. Selama ini masyarakat melakukan upaya penghalauan 64 ekor gajar liar tetapi tetap kembali mengganggu. Terkadang ada lokasi yang sama gajah turun lagi bahkan ada gajah yang mengincar orang tertentu dan jika tidak menemukan orangnya, rumahnya yang dirusak. Gajah macam ini punya insting,” kata Wakil Bupati Aceh Timur, Nasruddin

Laporan konflik satwa liar di Kabupaten Aceh Timur selama 2009 tercatat 33 kasus, yang paling tinggi adalah gajah dan kedua, harimau. Sasaran konflik atau gangguan adalah perkebunan masyarakat seperti sawit, palawija, dan jagung.

Berdasarkan data Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, konflik satwa selama 2007-2009 menunjukkan trend meningkat. Pada 2007 tercatat 33 kasus, 2008 tercatat 46 kasus dan pada 2009 sebanyak 30 kasus.

“Kami telah menyurati Gubernur untuk mengalokasikan lahan seluas 5000 hektare di kecamatan Serbajadi dan Peunaron untuk dijadikan areal konservasi gajah,”tegas Nasruddin.

Akibat meningkatnya konflik satwa liar dengan manusia berdampak pada makin berkurangnya spesias satwa yang hidup di Aceh. Sebab yang paling banyak adalah satwa liar seperti gajah banyak yang diburu oleh manusia.

Di Aceh, pada tahun 1996 diestimasi jumlah gajah berkisar antara 600–700 ekor. Sementara pada tahun 2007, dari estimasi yang didasari oleh informasi jumlah populasi di daerah-daerah konflik dan data penangkapan gajah akibat konflik diperkirakan populasi gajah Aceh berkisar antara 350-450 individu. Angka ini cukup mengkhawatirkan, karena berarti populasi gajah di Aceh dalam 10 tahun terakhir (1996-2006) berkurang hampir 40%. Pada tahun 2007-2008 (sampai bulan September 2008) gajah liar di yang ditangkap atau mati terkait dengan konflik berkisar minimal 39 ekor, yang berarti sekitar 10% dari seluruh populasi gajah liar yang lagi hilang dari populasi liar.

Estimasi populasi gajah Sumatera diakhir tahun 2007 berkisar antara 2400 sampai 2800 ekor. Jumlah populasi dapat dimaknai secara beragam dari sudut pandang keterancaman spesies kunci ini. Karena sebagian populasi gajah Sumatera terfragmentasi di blok-blok hutan kecil yang tidak lagi berperan secara jangka panjang untuk mempertahankan kelestarian gajah Sumatera. Dengan demikian, populasi gajah di Aceh menjadi sangat penting dari segi mempertahankan species gajah ini.

“Harimau tidak tahu kalau kambing yg di lepas di hutan ada yang punya. Demikian juga gajah yang merusak tanaman yang disukainya ditanam di lintasannya lewat. Kita manusia yang diberi akal yang harus pandai menyesuaikan cara kita berusaha” tegas Gubernur Irwandi saat pertemuan di Kantor Gubernur Aceh, Kamis lalu (28/1).

Lebih lanjut Irwandi Yusuf menegaskan, penanggulangan potensi konflik satwa liar membutuhkan panduan kesesuaian pola penggunaan lahan, bukan sekadar pengalokasian kawasan hutan dan kawasan budidaya dalam perencanaan tata ruang. “Itu tidak cukup. Untuk itu perlu langkah jangka pendek dan jangka panjang,”kata Irwandi.

Sejauh ini CRU yang sudah terbangun di Aceh baru tiga unit di wilayah Ulu Masen, yakni CRU Mane di Kabupaten Pidie, CRU Sampoinet di Kabupaten Aceh Jaya, dan CRU Pantai Cermin di Kabupaten Aceh Barat. Ketiga CRU tersebut dibangun atas fasilitasi pendanaan dari lembaga Fauna dan Flora International (FFI).

Gubernur Irwandi meminta pembangunan CRU juga diperbanyak di wilayah-wilayah rawan konflik satwa di kawasan Leuser.

Aceh akan Punya Jantho One Stop Conservation Landscape

Pada kesempatan tersebut, Bupati Aceh Besar Bukhari Daud mendukung konsep pendirian pusat konservasi terintegrasi yang akan dibangun di Jantho, Aceh Besar. Pusat konservasi ini bernama Jantho One Stop Conservation Landscape dan direncanakan sebagai pusat pendidikan lingkungan, pusat penanganan satwa liar, tempat rehabilitasi orang utan serta ekowisata.

Gagasan tersebut masih digodok oleh Pemerintah Aceh Besar, BPKEL, STIK, dan FFI Program Aceh.

“Saya berharap ke depan satwa Orang Utan punya Aceh yang rencananya direhabilitasi di Jambi bisa kita batalkan dan bisa kita lepas di Jantho. Demikian juga untuk satwa liar yang lain,”kata Irwandi.

Menurut Wahdi Azmi dari FFI, sosialisasi dan studi kelayakan untuk pembangunan pusat konservasi tersebut sudah dikerjakan. “Kami berharap ke depan generasi muda bisa menjadikan pusat konservasi tersebut menjadi sarana multifungsi dan tempat pembelajaran tentang konservasi di Aceh,”tegasnya.

***

Pers Release ini dikeluarkan oleh Sekretariat Aceh Green Pemerintah Provinsi Aceh

Kontak Person:

- Yakob Ishadamy (kepala Sekretariat Aceh Green): 0812 699 24 77